KARAWANG – Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Karawang kini memasuki fase penentuan. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Aula Kecamatan Jayakerta, Jumat (8/5/2026), pemerintah mulai mendorong BUMDes untuk berbenah dan bersiap menghadapi pemeringkatan nasional tahun 2026.
Langkah ini bukan sekadar formalitas. Pemeringkatan akan menjadi tolok ukur nyata apakah BUMDes di Karawang mampu bertahan, berkembang, atau justru stagnan.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kemendes PDTT, Haris Hakim Priyanto, menegaskan bahwa seluruh aspek kinerja BUMDes selama 2025 akan dibedah secara menyeluruh.
“Ini bukan hanya soal administrasi. Kinerja riil BUMDes selama 2025 akan dinilai. Termasuk bagaimana desa menjalankan program ketahanan pangan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, BUMDes tidak bisa lagi berjalan apa adanya. Seluruh pengelola wajib disiplin dalam pencatatan, pelaporan keuangan, serta penginputan data melalui sistem resmi Kemendes.
Dari total 297 BUMDes di Karawang, sedikitnya 150 unit ditargetkan masuk dalam proses pemeringkatan. Target ini dinilai cukup ambisius, namun menjadi momentum penting untuk memetakan kualitas pengelolaan ekonomi desa.
“Minimal 150 BUMDes harus bisa login, mengisi data, dan mengetahui posisinya. Apakah masih perintis, pemula, berkembang, atau sudah maju,” ujarnya.
Bimtek yang diikuti pengelola BUMDes dari delapan desa di Kecamatan Jayakerta ini juga melibatkan pendamping desa serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, khususnya bidang keuangan desa.
Haris menekankan, pemeringkatan ini akan menjadi “cermin” bagi desa. BUMDes yang serius akan naik kelas, sementara yang tidak siap berpotensi tertinggal.
“Kalau ingin desa mandiri, BUMDes harus kuat. Ini instrumen nyata untuk meningkatkan ekonomi desa, bukan sekadar program di atas kertas,” katanya.
Ia juga mencontohkan keberhasilan sejumlah daerah seperti Bali, Klaten, hingga Boyolali yang mampu mengelola BUMDes secara profesional hingga memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bahkan menyumbang pendapatan desa hingga bisa dibagikan dalam bentuk manfaat ekonomi bagi warga.
“BUMDes yang dikelola serius bisa jadi mesin ekonomi desa. Bahkan ada yang sampai bisa memberikan tambahan penghasilan ke masyarakat,” pungkasnya.( Na )
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!